Whatsapp Down, Pedagang Online Rugi Rp1,5 Juta!
Oct 25 2022 Berita Bisnis Bisnis Terbaru EkonomiUmi Kulsum, pelaku bisnis online, mengalami kerugian Rp900 ribu akibat kondisi WhatsApp yang sempat mengalami down pada Selasa (25/10) siang. Kerugian ini akibat konsumen yang membatalkan transaksi.
Kulsum, yang memasarkan produk herbal melalui status Whatsapp, menceritakan sejak pagi hingga siang pukul 12.30 WIB, beberapa konsumen sudah melakukan pemesanan produk herbal. Total produk herbal yang dipesan senilai Rp900.000. Produk akan diambil oleh konsumen ke kediaman Kulsum.
Baca Juga :
Jual Saldo Paypal
Jual Beli Saldo Paypal
Saldo Paypal Terpercaya
“Tapi WhatsApp down, kita enggak bisa berkabar jadinya transaksi batal. Yang seharusnya bisa ada transaksi Rp900.000 gagal. Apalagi kondisi sedang hujan,” ujar Kulsum kepada merdeka.com.
Potensi kerugian lainnya yang ditanggung Kulsum atas dampak dari WhatsApp down adalah produk rumah tangga, yang dia pasarkan melalui status Whatsapp. “Saya bisa antar sih habis maghrib, atau mereka menjanjikan untuk ambil produknya malam, kalau gagal lagi ya rugi lagi Rp600.000,” pungkasnya.
Ternyata tak hanya di Indonesia, aplikasi pesan singkat WhatsApp juga dilaporkan mengalami gangguan di sejumlah negara. Beberapa di antaranya negara-negara di Eropa hingga ke India dan Turki.
Baca juga :
Jasa Pbn Premium
Jasa Pbn Berkualitas
Jasa Pbn
“Pengguna di seluruh dunia dari Inggris hingga India dan Turki melaporkan pemadaman pada hari Selasa,” dikutip dari CNBC.com, Jakarta, Selasa (25/10).
Masih dari sumber yang sama, ganggu pada WhatsApp pertama kali terdeteksi hari ini sekitar jam 3:17 Ester Time (ET). Pengguna melaporkan masalah dengan mengirim dan menerima pesan.
Juru bicara Meta yang merupakan perusahaan induk WhatsApp mengatakan memang terjadi gangguan pada aplikasi mereka. Saat ini pihaknya sedang berupaya untuk melakukan pemulihan.
“Kami menyadari bahwa beberapa orang saat ini mengalami masalah dalam mengirim pesan dan kami sedang berupaya memulihkan WhatsApp untuk semua orang secepat mungkin,” kata juru bicara Meta.
Gangguan pada WhatsApp ini bukan yang pertama kali di tahun ini. Pada bulan Agustus kejadian yang sama juga terjadi.
Indonesia Simpan Potensi EBT Sangat Besar, Punya Peluang untuk Diekspor
Oct 17 2022 Berita Bisnis Bisnis Terbaru EkonomiDirektur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menyebut bahwa Indonesia memiliki potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang sangat besar. Terutama adalah dari Surya.
Menurut data dari Kementerian ESDM tahun 2022, potensi untuk surya sendiri sebesar 3.295 GW, namun baru dimanfaatkan sebesar 221 GW atau 0,01 persen.
“Di satu sisi memang kita terlambat, yang kedua kita punya potensi yang sangat besar yang menurut saya selama ini tidak dikembangkan karena memang kita memilih untuk mengembangkan energi fosil,” kata dia dalam acara seminar di Jakarta, Senin (17/12).
Dia mengungkapkan, Indonesia masih tertinggal dalam pengembangan EBT dibandingkan negara-negara ASEAN. Dalam dua dekade terakhir, Indonesia memang sangat lambat dalam mengembangkan EBT, karena pemerintah hanya fokus untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Baca Juga :
Jual Saldo Paypal
Jual Beli Saldo Paypal
Saldo Paypal Terpercaya
“Untuk bauran EBT di pembangkit listrik kita itu masih rendah ya. Paling tinggi Laos, Vietnam, karena Laos itu banyak PLTA nya lalu kemudian Vietnam. Kita memang masih tertinggal, dan ini yang harus ditanya adalah mengapa kita tertinggal EBT, walaupun sebenarnya kita mempunyai potensi EBT yang sangat besar,” ucap Fabby.
Dia membeberkan rata-rata perkembangan energi terbarukan di Indonesia sejak tahun 2004 hingga 2014 sebesar 500 MW per tahun. Sedangkan pada tahun 2015 hingga 2019 itu hanya 300 sampai 400 MW per tahun. Sementara untuk energi fosil sendiri meningkat tumbuh lebih besar.
Ekspor EBT
Indonesia mempunyai rencana untuk ekspor listrik yang berbasis energi baru terbarukan (EBT) kepada sejumlah negara termasuk Singapura. Namun niat tersebut nampaknya akan diurungkan. Energi ramah lingkungan tersebut akan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Nurul Ichwan mengungkapkan, saat ini share EBT Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN yakni 14,7 persen atau di bawah rata-rata share ASEAN yakni mencapai 33,5 persen.
Dia pun mengakui bahwa Indonesia adalah negara terendah dalam penggunaan EBT, yang disusul oleh negara Singapura dan Brunei Darussalam. Hal ini membuat Indonesia akan terancam ditinggal pergi oleh industri-industri karena mereka tentu membutuhkan negara yang mampu untuk menyuplai EBT.
Baca juga :
Jasa Pbn Premium
Jasa Pbn Berkualitas
Jasa Pbn
“Memang untuk ASEAN ini Singapura, Brunei dan Indonesia termasuk 3 negara terendah untuk penghasilan share renewable energinya. ketika kita tidak melakukan renewable energi tersebut maka bisa jadi industri yang sudah masuk di Indonesia ada dua kemungkinan. Mereka akan pergi keluar mencari daerah lain, mencari negara-negara yang lokasinya masih sama di ASEAN tetapi mereka bisa mensupply EBT,” terang dia.
Nurul pun menyebut bisa jadi negara yang tujuan para pelaku industri ke Laos ataupun Vietnam yang memiliki bauran EBT lebih tinggi sebesar 55,8 persen atau bahkan bisa ke Kamboja dan Myanmar. “Bahkan dengan Kamboja Myanmar saja kita salah, dan dari EBT itu kita masih jauh,” tutur Nurul.
Pemerintah Mulai Tagih Dana Talang Kasus Lumpur Lapindo!
Oct 14 2022 Berita Bisnis Bisnis Terbaru EkonomiSaat mengesahkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah menyelesaikan kasus Lumpur Lapindo yang terjadi di Sidoarjo, Jawa Tengah pada 2006 lalu.
Setidaknya ada 2 fraksi yakni Partai NasDem dan PAN yang meminta pemerintah menyelesaikan dan menuntaskan penagihan piutang atas dana talang kasus lumpur Lapindo. Apalagi sudah jatuh tempo.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan, Rionald Silaban mengatakan, pemerintah sudah menunjuk kuasa kepada Kejaksaan Agung menyelesaikan kasus ini. Bahkan mereka telah menyampaikan pandangan pemerintah kepada pihak PT Lapindo Brantas.
Baca Juga :
Jual Saldo Paypal
Jual Beli Saldo Paypal
Saldo Paypal Terpercaya
“Kita sudah menyampaikan pandangan kita ke Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Agung sudah menyampaikan pandangannya ke pihak sana,” kata Rio dalam Taklimat Media, Jumat (14/10).
Rio mengatakan kasus lumpur Lapindo ini memang harus segera diselesaikan. Mengingat ini sangat berkaitan dengan hajat orang banyak yang menjadi korban semburan lumpur panas tersebut.
Sehingga, pemerintah harus bisa memastikan hak-hak korban bisa dipenuhi. Tak hanya itu, di saat yang bersamaan pemerintah harus menuntut tanggung jawab dari perusahaan tersebut.
“Jadi di satu pihak pemerintah harus memastikan bahwa hak rakyat itu bisa dipenuhi. Pada saat yang bersamaan pem harus memastikan bahwa pihak bertanggungjawab harus bertanggungjawab,” ungkapnya.
Baca juga :
Jasa Pbn Premium
Jasa Pbn Berkualitas
Jasa Pbn
Sebagai informasi, dalam catatan pemerintah sampai 31 Desember total utang Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya sebesar Rp 2,23 triliun. Dua perusahaan ini merupakan milik keluarha Aburizal Bakrie.
Semburan lumpur panas dari pertambangan milik PT Lapindo Brantas sejak 29 Mei 2006 silam. Lumpur panas keluar pasca 2 hari setelah gempa bumi di Yogyakarta.
Hingga kini semburan lumpur panas tersebut masih belum berhenti dan membentuk semacam kawah lumpur. Kawah itu terbentuk di atas lahan 8 desa yang mencakup wilaya Kecamatan Jabon, Kecamatan Porong dan Kecamatan Tanggulangin.
Cerita Pengusaha UMKM Bisa Tembus Pasar Jerman Berkat Pelatihan Digital Marketing
Oct 05 2022 Berita Bisnis Bisnis Terbaru EkonomiPresiden Joko Widodo (Jokowi) pernah menyampaikan mandat pada saat rapat kabinet terbatas pada 3 Agustus 2022 lalu, yang salah satunya adalah untuk segera melakukan percepatan perluasan akses infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet di seluruh wilayah Indonesia.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merupakan instansi yang diberikan tugas langsung di bidang komunikasi dan informatika untuk menindaklanjuti dengan melaksanakan perencanaan program pembangunan BTS Base Transceiver Station 4G Bakti di wilayah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal).
Walaupun memiliki tugas dan mandat dari Jokowi untuk percepatan akses internet, BAKTI Kominfo juga melakukan pelatihan kepada masyarakat setempat, untuk memanfaatkan infrastruktur akses internet yang sudah disediakan oleh Kominfo.
Salah satunya pada desa Sukarara, Lombok Timur. BAKTI Kominfo memberikan pelatihan digital marketing untuk para pelaku usaha seperti Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Sukarara.
Baca Juga :
Jual Saldo Paypal
Jual Beli Saldo Paypal
Saldo Paypal Terpercaya
BAKTI telah memberikan pelatihan digital marketing kepada 30 UMKM sejak tahun 2019 di desa Sukarara. Program pelatihan yang sudah diberikan oleh Bakti Kominfo, dirasakan dampak positifnya oleh masyarakat desa.
Dampak Positif
Tentu dampak positif tersebut adalah peningkatan penjualan melalui online serta omzet yang lumayan tinggi dan UMKM desa Sukarara mampu melakukan ekspor di beberapa negara, yakni Jerman, Singapura, Taiwan.
Manfaat yang dirasakan dari pelatihan tersebut dirasakan langsung penenun kain songket, Sabria. Dia mengatakan telah mendapatkan hasil yang positif dari pelatihan yang diberikan BAKTI.
Dia bercerita, awalnya tidak mengetahui kecanggihan teknologi, namun setelah mengikuti pelatihan tersebut dia mampu menjualkan kain songketnya dengan mudah hingga dijual ke luar negeri.
“Awalnya saya tidak tahu namanya internet, whatsapp bisnis, apalagi instagram. Alhamdulillah atas pelatihan ini saya ucapkan terimakasih,” ujar Sabria, di Desa Sukarara, Lombok, Rabu (5/10).
Baca juga :
Jasa Pbn Premium
Jasa Pbn Berkualitas
Jasa Pbn
Hal serupa juga dirasakan oleh Yosi pemilik UMKM Kuliner Ombak Food. Dia mengatakan sebelumnya dia mengikuti pelatihan yang diberikan BAKTI, pembeli produknya hanya sebatas masyarakat desa Sukarara.
Kendati demikian, setelah dia mengikuti pelatihan, akhirnya dia mampu menjual produknya ke luar provinsi bahkan hingga luar negeri.
“Sebelum mengikuti pelatihan tidak begitu memahami digital marketing, sosial media. Kami benar-benar ibu-ibu yang gaptek (gagap teknologi),” kata dia.
Orang Miskin Bertambah 13 Juta & Indonesia Masuk 100 Negara Termiskin Dunia!
Oct 02 2022 Berita Bisnis Bisnis Terbaru EkonomiPemerintah Jokowi-Maruf terus berupaya menekan angka kemiskinan di Indonesia. Salah satunya melalui berbagai macam program perlindungan sosial. Dengan demikian, pemerintah bahkan tetap optimis bisa menurunkan angka kemiskinan dalam rentang 7,5-8,5 persen. Padahal per Maret 2022, tingkat kemiskinan di Indonesia masih berada di angka 9,54 persen.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin mencapai angka 26,16 juta orang atau 9,54 persen dari total keseluruhan jumlah penduduk di Indonesia pada Maret 2022. Meski masih tinggi, jumlah itu diklaim turun 0,17 persen poin jika dibandingkan dengan data September 2021 dan 0,60 persen poin pada Maret 2021.
“Pemerintah akan melanjutkan program perlindungan sosial untuk mendorong tingkat kemiskinan pada tahun 2023 kembali menurun di kisaran 7,5-8,5 persen,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Sidang Paripurna Ke-7 di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (29/9).
Baca Juga :
Jual Saldo Paypal
Jual Beli Saldo Paypal
Saldo Paypal Terpercaya
Namun demikian, tantangan pemerintah menurunkan angka kemiskinan tidaklah mudah. Terutama karena kenaikan inflasi masih akan terus berlanjut bahkan hingga tahun depan.
Ekonom UOB, Enrico Tanuwidjaja memprediksi tingkat inflasi di bulan Desember bisa tembus 7 persen. Namun jika dihitung rata-ratanya tingkat inflasi sepanjang tahun 2022 sekitar 4,9 persen. Sedangkan inflasi di tahun 2023 secara tahunan akan kembali mereda pada level 4,1 persen.
Kenaikan inflasi ini tentu akan sangat dirasakan masyarakat kalangan menengah ke bawah. Sehingga pemerintah perlu memberikan perhatian lebih kepada mereka melalui ruang fiskalnya. Apalagi jika pemerintah berencana untuk menekan angka kemiskinan di tahun depan hingga 7,5 persen.
“Ruang gerak pemerintah harus fokus kasih bantalan sosial kepada masyarakat kelas bawah,” kata dia.
Bersamaan dengan upaya pemerintah, tingkat kemiskinan di Indonesia ternyata justru bertambah. Terutama jika mengacu pada data yang dikeluarkan Bank Dunia atau World Bank. Berikut ulasannya:
Orang Miskin Indonesia Bertambah 13 Juta
Laporan terbaru World Bank atau Bank Dunia mengubah basis perhitungan kategori masyarakat miskin berdasarkan purchasing power parities (PPP) 2017, sementara basis perhitungan yang lama PPP 2011.
Pada PPP 2017, bank dunia menetapkan garis kemiskinan ekstrem yaitu orang yang berpenghasilan USD 2,15 atau sekitar Rp32.775 per orang per hari (asumsi nilai tukar Rp15.243 per USD). Sebelumnya di PPP 2011 hanya USD 1,90 atau sekitar Rp28.962 per hari.
Sementara untuk kelas penghasilan menengah ke bawah dinaikan oleh bank dunia menjadi USD 3,65 per orang per hari yang sebelumnya USD 3,20 atau Rp55.628 per hari pada PPP 2011. Sedangkan garis kelas berpenghasilan menengah ke atas direvisi dari USD 5,50 (2011 PPP) hingga USD 6,85 (2017 PPP).
Dengan perubahan ini, ada sebanyak 13 juta orang kelas menengah bawah di indonesia yang turun level menjadi miskin. kemudian untuk negara China sendiri ada 18 juta orang kelas menengah bawah turun kelas menjadi miskin.
Untuk kelas menengah atas yang turun kelas di Indonesia mencapai 27 juta orang. Sementara pada orang kelas menengah atas di China yang turun kelas sebesar 115 juta orang.
Faktor yang paling penting adalah perubahan tingkat harga di negara lain terutama Amerika Serikat. Harga relatif yang lebih tinggi menyiratkan penurunan daya beli, sehingga menghasilkan kemiskinan yang lebih tinggi.
Baca juga :
Jasa Pbn Premium
Jasa Pbn Berkualitas
Jasa Pbn
“Atas dasar perubahan ini, dunia internasional garis kemiskinan ekstrem, yang diturunkan sebagai median garis kemiskinan nasional negara-negara berpenghasilan rendah,” tulis Bank Dunia.
Namun, hitungan bank dunia ini berbeda dengan BPS. Bagaimana dengan hitungan berdasarkan BPS?
Hitungan Kemiskinan Berdasarkan Data BPS
Batas garis kemiskinan bank dunia dengan acuan dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentu berbeda.
Perhitungan Bank Dunia yang terbaru yakni menaikan garis kemiskinan ekstrem yang semula USD 1,9 menjadi USD 2,15 per orang per hari. Sementara itu, BPS menghitung garis kemiskinan berdasarkan dengan total pengeluaran bulanan dari setiap orangnya yakni untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dalam data BPS untuk garis kemiskinan terdiri dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Garis kemiskinan per Maret 2022 tercatat Rp 505.469 per orang per bulan.
Jika dirincikan untuk GKM sendiri sebesar Rp374,455,00 sedangkan untuk GKNM (Garis Kemiskinan Non-Makanan) yakni Rp131.014,00.
Sementara apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya garis kemiskinan dari data BPS di Bulan Maret 2021 sebesar Rp472.525 per kapita per bulannya. Sementara untuk bulan September 2020 sebesar Rp458,947 per kapita per bulannya atau naik sebesar 2,96 persen antara tahun 2020 hingga 2021.
Data lain juga menyebut bahwa Indonesia saat ini masuk daftar 100 negara termiskin di dunia.
Indonesia masuk Daftar 100 Negara Termiskin di Dunia
Data worldpopulationreview.com menempatkan Indonesia dalam daftar 100 negara paling miskin di dunia. Negara-negara termiskin di dunia diklasifikasikan sebagai negara ekon