Larang Ekspor Barang Mentah, Jokowi Tak Takut Dimusuhi Banyak Negara
Feb 26 2023 Berita Bisnis Bisnis Terbaru EkonomiPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Indonesia harus berani untuk menyetop ekspor barang mentah, guna mengoptimalkan sumber daya alam. Meski dengan begitu, Indonesia harus dimusuhi banyak negara karena hilirisasi ini.
“Indonesia akan menjadi bangsa yang besar dan melimpah, bila sumber daya alam di negara ini masih belum dikelola secara optimal. Maka saya selalu tekankan, stop ekspor barang mentah. Alihkan jadi ekspor barang jadi atau setengah jadi. Meskipun resikonya kita dimusuhi banyak negara lain,” kata Joko Widodo di Semarang, Minggu (26/2).
Baca Juga :
Jasa Pbn Premium
Jasa Pbn Berkualitas
Jasa Pbn
Dia mencontohkan ketika Indonesia menghentikan ekspor Nikel pada 2020, keputusan itu digugat oleh Uni Eropa dan Indonesia kalah. “Kita tidak boleh menyerah dan kembali ekspor bahan mentah, sampai kapan pun negara ini tidak akan jadi negara maju. Kita harus terus melawan. Kita ajukan banding atas keputusan itu,” ungkapnya.
Meski begitu keputusan penghentian ekspor bahan mentah bauksit akan terus dilanjutkan pada bulan Juni tahun 2023. Juga secara bertahap, akan menghentikan ekspor bahan mentah timah, tembaga, emas dan lainnya.
Baca Juga :
Jual Saldo Paypal
Jual Beli Saldo Paypal
Saldo Paypal Terpercaya
“Kita pasti akan dimusuhi oleh banyak negara yang bergantung bahan mentah dari kita. Apapun resikonya, pemimpin Indonesia berikutnya harus berani dan tetap melanjutkan hilirisasi ini,” ujarnya.
Dia juga memuji kinerja Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan. Di era Mendag Zulhas, perdagangan Indonesia mengalami surplus USD 54 miliar atau Rp831 triliun di tahun 2022.
Afiliasi PGN Mulai Program Konversi BBM ke Gas Bumi di Sektor Hulu
Feb 10 2023 Berita Bisnis Bisnis Terbaru EkonomiSubholding Gas Pertamina, PT PGN Tbk melalui afiliasinya PT Gagas Energi Indonesia dan PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI) menandatangani kerja sama program konversi bahan bakar minyak (BBM) ke gas bumi.
Direktur Utama Gagas Muhammad, Hardiansyah mengatakan, pihaknya berkomitmen memenuhi kebutuhan gas bumi di Pertamina, termasuk Subholding Hulu.
“Harapannya, pemanfaatan gas bumi di PDSI ini akan memberikan kontribusi positif khususnya mendukung dekarbonisasi di lingkungan Pertamina Group. Pemanfaatan gas bumi diharapkan mengurangi emisi sekitar 10-20 persen,” katanya dikutip di Jakarta, Jumat (10/2).
Baca Juga :
Jual Saldo Paypal
Jual Beli Saldo Paypal
Saldo Paypal Terpercaya
Langkah awal atau proyek percontohan program konversi akan dimulai di wilayah operasi PDSI di Rokan, Riau dan Subang, Jawa Barat.
Direktur Utama PDSI Rio Dasmanto menjelaskan terdapat dua tujuan utama kerja sama antara PDSI dan Gagas. “Pertama, mendapatkan efisiensi dari penggunaan BBG dan kedua untuk mendukung pelaksanaan program yang sejalan dengan environmental, social, and governance (ESG). Penggunaan BBG untuk infrastruktur yang ada di PDSI harapannya dapat menghasilkan saving dan efisiensi yang cukup besar. Selain itu, penggunaan BBG diharapkan dapat mendukung pelaksanaan ESG utamanya terkait penurunan karbon,” ujarnya.
Rio juga mengungkapkan jika proyek percontohan ini berhasil, maka proses konversi kemungkinan diimplementasikan di seluruh wilayah operasional PDSI. Upaya optimasi pemanfaatan gas bumi sebagai energi transisi menjadi salah satu prioritas program yang dilakukan Pertamina bersama Subholding.
Selain sektor industri dan komersial, upaya dekarbonisasi juga terus dilakukan Subholding Gas melalui pengembangan gas bumi untuk sektor transportasi melalui konversi truk, light vehicle, hingga sepeda motor.
Baca Juga :
Jasa Pbn Premium
Jasa Pbn Berkualitas
Jasa Pbn
Selain perannya sebagai energi transisi, kehadiran gas bumi juga sebagai alternatif energi yang lebih ramah lingkungan dan murah.
“Pemanfaatan gas bumi baik di sektor industri, komersial, maupun transportasi, harapannya akan memberikan kontribusi positif tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga negara khususnya dalam ketergantungan terhadap impor energi. Saat ini, pasokan gas bumi yang ada, seluruhnya berasal dari sumber pasokan dalam negeri,” sebut Hardiansyah.
Pecah Rekor, BPKP Selamatkan Uang Negara Rp117,8 Triliun dari Pemborosan!
Feb 01 2023 Berita Bisnis Bisnis Terbaru EkonomiBadan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berhasil menyelamatkan keuangan negara dari pemborosan sebanyak Rp117,83 triliun di sepanjang 2022. Hasil tersebut merupakan kinerja pengawasan dari pelbagai aspek yang terdiri dari proyek infrastruktur prioritas, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
“Kontribusi positif sebesar Rp117,83 triliun ini mungkin rekor terbesar di BPKP ini,” kata Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam acara Media Gathering di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Rabu (1/2).
Ateh merinci, kontribusi penyelamatan keuangan negara tersebut bersumber dari efisiensi belanja sebesar Rp76,32 triliun. Kemudian, penyelamatan keuangan negara Rp37,01 triliun, dan sebesar Rp4,50 triliun berasal dari optimalisasi penerimaan negara.
Baca Juga :
Jual Saldo Paypal
Jual Beli Saldo Paypal
Saldo Paypal Terpercaya
Ateh menyebut, hasil pengawasan BPKP dalam kurun waktu 12 bulan (Januari-Desember) telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Adapun rentang pengawasan yang dilakukan BPKP meliputi pengawasan terhadap 86 kementerian/lembaga, 542 pemerintah daerah, dan 74.961 pemerintah desa.
Sedangkan dalam sektor pembangunan BPKP melakukan pengawasan di 212 proyek dan program strategis nasional serta 112 proyek pembangunan lainnya. Sementara dalam bidang korporasi BPKP mengawasi 114 BUMN dan anak perusahaannya, 1.154 BUMD, 1.340 BLU/BLUD serta 39.769 BUMDES.
“Tahun 2022 BPKP melakukan sebanyak 18.300 kegiatan pengawasan yang terbagi menjadi 14.413 kegiatan assurance (audit, reviu, evaluasi) dan sisanya 3.887 kegiatan consulting (pembinaan APIP, tata kelola, dan pengelolaan keuangan negara),” ucap Ateh
Baca Juga :
Jasa Pbn Premium
Jasa Pbn Berkualitas
Jasa Pbn
Menurutnya, pengawasan yang dilakukan sepanjang tahun 2022 diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat, serta membantu pemerintah dalam resilensi berbagai tantangan ke depan.
“Untuk tahun 2023 BPKP juga telah menyusun Agenda Prioritas Pengawasan (APP) dan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) untuk menjaga akuntabilitas dan tata kelola pemerintah pusat maupun daerah,” jelas Ateh.