Heboh Kirim Piala ke Indonesia Kena Pajak Rp4 Juta, Ini Tanggapan Bea Cukai
Mar 22 2023 Berita Bisnis Bisnis Terbaru EkonomiMedia sosial baru-baru ini dihebohkan oleh pengungkapan Fatimah Zahratunnisa yang menceritakan pengalamannya mengirim piala sebagai hadiah memenangkan kompetisi menyanyi di Jepang, namun mendapat tagihan pajak sampai Rp 4 juta dari Bea Cukai.
“2015 menang acara nyanyi di TV Jepang, pialanya dikirim ke Indo karena gede banget buat dibawa di pesawat. Ditagih pajak 4 juta. Padahal hadiah lombanya gak ada hadiah uang cuma piala itu doang. Menang lomba kok nombok,” tulis Fatimah dalam unggahan akun Twitter @zahratunnisaf.
Baca Juga :
Jasa Pbn Premium
Jasa Pbn Berkualitas
Jasa Pbn
Menanggapi hal tersebut, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto mengatakan, secara umum barang yang masuk ke wilayah Indonesia terutama bea masuk, termasuk barang hadiah atau gift, kecuali yang termasuk dalam kategori dapat dibebaskan berdasarkan ketentuan kepabeanan.
Dia menjelaskan, pengiriman piala dari Jepang oleh Fatimah, tidak datang secara bersamaan dengan kedatangan penumpang. Tetapi piala tersebut dikirim melalui barang kiriman, sehingga piala tersebut dapat dikategorikan ke dalam fasilitas personal effect.
“Untuk memastikan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian guna membuktikan dan pemenuhan persyaratan pembebasan Bea masuk dan pajak dalam rangka impor,” ujar Nirwala kepada Merdeka.com, Selasa (21/3).
Baca Juga :
Jual Saldo Paypal
Jual Beli Saldo Paypal
Saldo Paypal Terpercaya
Kendati demikian Nirwala menyatakan saudari Fatimah belum bersedia memberikan informasi secara detail sehingga kami tidak mendapatkan informasi secara utuh.
“Terkait dengan interaksi antara petugas dan saudari Fatimah dalam pelayanan tersebut, kami menyampaikan permohonan maaf. Hal ini akan menjadi evaluasi untuk terus melakukan perbaikan layanan,” tambahnya.
sebagai informasi, Fatimah mengungkap kembali kejadian yang sudah berlangsung beberapa tahun lalu karena membaca sebuah thread yang berkaitan tentang Bea Cukai. “Kenapa cerita 2015 baru cerita sekarang? Ya aku masih dendam sama BC pengen ngomel aja karena baca thread tentang BC mentrigger emosi, gataunya rame. Mau giring opini naon deui ini mah cerita pengalaman sendiri atuh lah,” kata Fatimah.
Nusantara Sawit Sejahtera Resmi IPO, Raup Dana Rp453 Miliar!
Mar 11 2023 Berita Bisnis Bisnis Terbaru EkonomiPT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk (NSSS) meraih dana hasil penawaran umum senilai Rp453,1 miliar dari IPO. Dana hasil IPO akan digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas produksi, pembiayaan penanaman baru, dan modal kerja entitas anak, di mana dana tersebut akan disalurkan melalui mekanisme penyertaan modal.
“Harga perdana saham NSSS ini sebesar Rp127 per lembar. Itu berarti dana yang kami himpun melalui IPO saham ini sebesar Rp453,165 miliar,” ujar Presiden Direktur NSSS Teguh Patriawan di Main Hall BEI, Jakarta, Jumat (10/3).
Teguh menjelaskan, perseroan menawarkan sebanyak 3,5 lembar miliar saham atau 15 persen dari modal ditempatkan dan disetor perseroan, dengan harga penawaran Rp127 setiap saham dan mencatatkan oversubscribed sekitar 13,9 kali.
Baca Juga :
Jasa Pbn Premium
Jasa Pbn Berkualitas
Jasa Pbn
Dia melanjutkan PT Borneo Sawit Perdana (BSP) adalah salah satu anak usaha yang akan menerima suntikan dana hasil IPO, di mana sekitar 33 persen untuk belanja modal dalam membangun pabrik kelapa sawit seluas 40 hektare (ha) dan berkapasitas 60 ton tandan buah segar (TBS) per jam, serta fasilitas pendukungnya.
Kemudian, sekitar 9,4 persen untuk pemenuhan modal kerja BSP dalam pembelian pupuk dan agrochemical atau bahan kimia pertanian.
Lebih lanjut, anak usaha PT Bina Sarana Sawit Utama (BSSU) juga akan mendapat suntikan dana hasil IPO, sekitar 47 persen untuk belanja modal dalam rangka penanaman baru perkebunan sawit.
Dari jumlah tersebut, 15 persen di antaranya akan dipakai untuk pembebasan lahan seluas 6.831 ha agar berstatus hak guna usaha (HGU), serta sisa anggaran akan dipakai untuk proses pembibitan hingga pemupukan selama periode belum menghasilkan.
Kemudian, sekitar 10,6 persen dana hasil IPO akan disalurkan kepada PT Prasetya Mitra Muda untuk pemenuhan modal kerja PMM dalam pembelian pupuk dan agrokimia atau bahan kimia pertanian.
Baca Juga :
Jual Saldo Paypal
Jual Beli Saldo Paypal
Saldo Paypal Terpercaya
“Dana yang diperoleh perseroan dari hasil pelaksanaan waran seri I seluruhnya akan digunakan untuk belanja modal ke entitas anak dengan mekanisme penyertaan modal,” ujar Teguh.
NSSS juga menerbitkan sebanyak 1,784 miliar waran seri I, atau sebanyak 8,82 persen dari total saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka IPO ini disampaikan.
Setiap pemegang dua saham baru berhak memperoleh satu waran seri I, di mana setiap pemegang satu waran seri I berhak membeli satu saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp190 per saham.
Sebagai informasi, BEI mencatat hingga 3 Maret 2023 telah terdapat 23 perusahaan yang mencatatkan saham perdana di pasar modal Indonesia, dengan dana dihimpun mencapai Rp11,2 triliun, dan terdapat 33 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI.
Rafael Alun Punya 2 Tanah Warisan Senilai Rp405 Juta di Yogyakarta, Bisa Bebas Pajak?
Mar 02 2023 Berita Bisnis Bisnis Terbaru EkonomiRafael Alun Trisambodo melaporkan dua aset tanah di Sleman, Yogyakarta sebagai warisan pada tahun 2021 . Kedua aset tersebut tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 31 Desember 2021 dengan total nilai Rp405,75 juta.
Dalam laporan tersebut, tercatat sebidang tanah seluas 69 meter persegi berlokasi di Sleman dengan nilai Rp138 juta. Kemudian sebidang tanah lainnya memiliki luas 178,5 meter persegi di Sleman dengan nilai Rp267,75 juta.
Baca Juga :
Jasa Pbn Premium
Jasa Pbn Berkualitas
Jasa Pbn
Sehingga total aset tanah dan bangunan Rafael Alun per 31 Desember 2021 nilainya mencapai Rp51,93 miliar. Sementara itu, pada periode pelaporan 31 Desember 2020, total aset tanah dan bangunan Rafael hanya Rp51,53 miliar.
Sebagai informasi, segala harta warisan yang berasal dari orang tua kandung bukan merupakan objek pajak. Hal ini sesuai dengan Pasal 111 Undang-Undang Cipta Kerja
Melansir dari website pajak.go.id, warisan yang dimaksud meliputi semua jenis harta, baik itu harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak. Ahli waris yang memberikan akta kematian atau surat wasiat kepada perbankan atau lembaga keuangan tempat menyimpan kekayaan, maka harta warisan tidak dianggap sebagai objek Pajak Penghasilan.
Walaupun warisan dikategorikan sebagai bukan objek pajak, namun harus diperhatikan warisan itu sudah dibagi atau belum. Kewajiban baru timbul ketika warisan tersebut mendatangkan penghasilan yang merupakan objek pajak.
Baca Juga :
Jual Saldo Paypal
Jual Beli Saldo Paypal
Saldo Paypal Terpercaya
Warisan yang belum dibagikan, bermakna warisan masih atas nama pemiliknya. Jika pewaris memiliki NPWP maka si pewaris masih berkewajiban untuk membayarkan pajak dan melaporkan hartanya di SPT Tahunan. Artinya dalam hal ini harus diwakilkan oleh ahli waris.
Misalnya, warisan berupa perkebunan sawit yang menghasilkan TBS (tanda buah segar). Warisan ini berpotensi menjadi keuntungan ketika dijual dan merupakan objek pajak. Aturan ini menciptakan rasa keadilan, yang memiliki tambahan kemampuan ekonomis harus membayar pajak Yang lebih mampu, membayar pajak lebih tinggi.
Sebaliknya, jika warisan tersebut sudah dibagikan, maka warisan tersebut bukan merupakan objek pajak lagi dan ahli waris tersebut terbebas dari pembayaran pajak atas harta warisan tersebut.
Syarat suatu harta bergerak maupun harta tidak bergerak dapat dikatakan sebagai warisan yang bukan merupakan objek pajak adalah:
1. Harta bergerak maupun tidak bergerak yang diwariskan tersebut telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pewaris.
2. Pajak terutang (jika ada) harus dilunasi terlebih dahulu.
Jika kedua syarat di atas tidak dapat dipenuhi oleh pewaris, maka warisan tersebut ketika diwariskan tidak lagi merupakan bukan objek pajak, melainkan menjadi objek pajak.
Sementara itu, jika aset warisan tidak masuk dalam SPT pewaris, maka aset warisan tersebut tetap menjadi bukan objek pajak. Dengan catatan, penghasilan si pewaris di bawah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).
Wajib pajak yang memiliki penghasilan di bawah PTKP tidaklah memiliki kewajiban untuk dipungut atau menyetorkan pajak penghasilan. Artinya, ketika ahli waris yang penghasilannya di bawah PTKP mendapat warisan, maka warisan tersebut merupakan bukan objek pajak.
Larang Ekspor Barang Mentah, Jokowi Tak Takut Dimusuhi Banyak Negara
Feb 26 2023 Berita Bisnis Bisnis Terbaru EkonomiPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Indonesia harus berani untuk menyetop ekspor barang mentah, guna mengoptimalkan sumber daya alam. Meski dengan begitu, Indonesia harus dimusuhi banyak negara karena hilirisasi ini.
“Indonesia akan menjadi bangsa yang besar dan melimpah, bila sumber daya alam di negara ini masih belum dikelola secara optimal. Maka saya selalu tekankan, stop ekspor barang mentah. Alihkan jadi ekspor barang jadi atau setengah jadi. Meskipun resikonya kita dimusuhi banyak negara lain,” kata Joko Widodo di Semarang, Minggu (26/2).
Baca Juga :
Jasa Pbn Premium
Jasa Pbn Berkualitas
Jasa Pbn
Dia mencontohkan ketika Indonesia menghentikan ekspor Nikel pada 2020, keputusan itu digugat oleh Uni Eropa dan Indonesia kalah. “Kita tidak boleh menyerah dan kembali ekspor bahan mentah, sampai kapan pun negara ini tidak akan jadi negara maju. Kita harus terus melawan. Kita ajukan banding atas keputusan itu,” ungkapnya.
Meski begitu keputusan penghentian ekspor bahan mentah bauksit akan terus dilanjutkan pada bulan Juni tahun 2023. Juga secara bertahap, akan menghentikan ekspor bahan mentah timah, tembaga, emas dan lainnya.
Baca Juga :
Jual Saldo Paypal
Jual Beli Saldo Paypal
Saldo Paypal Terpercaya
“Kita pasti akan dimusuhi oleh banyak negara yang bergantung bahan mentah dari kita. Apapun resikonya, pemimpin Indonesia berikutnya harus berani dan tetap melanjutkan hilirisasi ini,” ujarnya.
Dia juga memuji kinerja Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan. Di era Mendag Zulhas, perdagangan Indonesia mengalami surplus USD 54 miliar atau Rp831 triliun di tahun 2022.
Afiliasi PGN Mulai Program Konversi BBM ke Gas Bumi di Sektor Hulu
Feb 10 2023 Berita Bisnis Bisnis Terbaru EkonomiSubholding Gas Pertamina, PT PGN Tbk melalui afiliasinya PT Gagas Energi Indonesia dan PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI) menandatangani kerja sama program konversi bahan bakar minyak (BBM) ke gas bumi.
Direktur Utama Gagas Muhammad, Hardiansyah mengatakan, pihaknya berkomitmen memenuhi kebutuhan gas bumi di Pertamina, termasuk Subholding Hulu.
“Harapannya, pemanfaatan gas bumi di PDSI ini akan memberikan kontribusi positif khususnya mendukung dekarbonisasi di lingkungan Pertamina Group. Pemanfaatan gas bumi diharapkan mengurangi emisi sekitar 10-20 persen,” katanya dikutip di Jakarta, Jumat (10/2).
Baca Juga :
Jual Saldo Paypal
Jual Beli Saldo Paypal
Saldo Paypal Terpercaya
Langkah awal atau proyek percontohan program konversi akan dimulai di wilayah operasi PDSI di Rokan, Riau dan Subang, Jawa Barat.
Direktur Utama PDSI Rio Dasmanto menjelaskan terdapat dua tujuan utama kerja sama antara PDSI dan Gagas. “Pertama, mendapatkan efisiensi dari penggunaan BBG dan kedua untuk mendukung pelaksanaan program yang sejalan dengan environmental, social, and governance (ESG). Penggunaan BBG untuk infrastruktur yang ada di PDSI harapannya dapat menghasilkan saving dan efisiensi yang cukup besar. Selain itu, penggunaan BBG diharapkan dapat mendukung pelaksanaan ESG utamanya terkait penurunan karbon,” ujarnya.
Rio juga mengungkapkan jika proyek percontohan ini berhasil, maka proses konversi kemungkinan diimplementasikan di seluruh wilayah operasional PDSI. Upaya optimasi pemanfaatan gas bumi sebagai energi transisi menjadi salah satu prioritas program yang dilakukan Pertamina bersama Subholding.
Selain sektor industri dan komersial, upaya dekarbonisasi juga terus dilakukan Subholding Gas melalui pengembangan gas bumi untuk sektor transportasi melalui konversi truk, light vehicle, hingga sepeda motor.
Baca Juga :
Jasa Pbn Premium
Jasa Pbn Berkualitas
Jasa Pbn
Selain perannya sebagai energi transisi, kehadiran gas bumi juga sebagai alternatif energi yang lebih ramah lingkungan dan murah.
“Pemanfaatan gas bumi baik di sektor industri, komersial, maupun transportasi, harapannya akan memberikan kontribusi positif tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga negara khususnya dalam ketergantungan terhadap impor energi. Saat ini, pasokan gas bumi yang ada, seluruhnya berasal dari sumber pasokan dalam negeri,” sebut Hardiansyah.
Pecah Rekor, BPKP Selamatkan Uang Negara Rp117,8 Triliun dari Pemborosan!
Feb 01 2023 Berita Bisnis Bisnis Terbaru EkonomiBadan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berhasil menyelamatkan keuangan negara dari pemborosan sebanyak Rp117,83 triliun di sepanjang 2022. Hasil tersebut merupakan kinerja pengawasan dari pelbagai aspek yang terdiri dari proyek infrastruktur prioritas, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
“Kontribusi positif sebesar Rp117,83 triliun ini mungkin rekor terbesar di BPKP ini,” kata Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam acara Media Gathering di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Rabu (1/2).
Ateh merinci, kontribusi penyelamatan keuangan negara tersebut bersumber dari efisiensi belanja sebesar Rp76,32 triliun. Kemudian, penyelamatan keuangan negara Rp37,01 triliun, dan sebesar Rp4,50 triliun berasal dari optimalisasi penerimaan negara.
Baca Juga :
Jual Saldo Paypal
Jual Beli Saldo Paypal
Saldo Paypal Terpercaya
Ateh menyebut, hasil pengawasan BPKP dalam kurun waktu 12 bulan (Januari-Desember) telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Adapun rentang pengawasan yang dilakukan BPKP meliputi pengawasan terhadap 86 kementerian/lembaga, 542 pemerintah daerah, dan 74.961 pemerintah desa.
Sedangkan dalam sektor pembangunan BPKP melakukan pengawasan di 212 proyek dan program strategis nasional serta 112 proyek pembangunan lainnya. Sementara dalam bidang korporasi BPKP mengawasi 114 BUMN dan anak perusahaannya, 1.154 BUMD, 1.340 BLU/BLUD serta 39.769 BUMDES.
“Tahun 2022 BPKP melakukan sebanyak 18.300 kegiatan pengawasan yang terbagi menjadi 14.413 kegiatan assurance (audit, reviu, evaluasi) dan sisanya 3.887 kegiatan consulting (pembinaan APIP, tata kelola, dan pengelolaan keuangan negara),” ucap Ateh
Baca Juga :
Jasa Pbn Premium
Jasa Pbn Berkualitas
Jasa Pbn
Menurutnya, pengawasan yang dilakukan sepanjang tahun 2022 diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat, serta membantu pemerintah dalam resilensi berbagai tantangan ke depan.
“Untuk tahun 2023 BPKP juga telah menyusun Agenda Prioritas Pengawasan (APP) dan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) untuk menjaga akuntabilitas dan tata kelola pemerintah pusat maupun daerah,” jelas Ateh.
Kawal Power Wheeling Tak Masuk RUU EBT, Marwan Batubara Cs Kirim Petisi ke DPR
Jan 25 2023 Berita Bisnis Bisnis Terbaru EkonomiDirektur Eksekutif Indonesian Resources Study (IRESS), Marwan Batubara bersama sejumlah tokoh mengirimkan petisi kepada Komisi VII DPR untuk mengawal agar skema power wheeling tidak masuk dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (EBT) yang saat ini tengah dibahas pemerintah dan DPR.
Baca Juga :
Jual Saldo Paypal
Jual Beli Saldo Paypal
Saldo Paypal Terpercaya
Petisi tersebut mengatasnamakan Warga Negara Indonesia yang diwakili oleh:
Dr. Marwan Batubara, Direktur Eksekutif IRESS.
Sofyano Zakaria – Pusat Studi Kebijakan Publik, Puskepi.
Ferdinan Hutahaean, Energy Watch Indonesia, EWI.
Defiyan Cori – Ekonom Konstitusi.
Salamuddin Daeng, Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, AEPI.
M. Kholid Syeirazi, Center for Energy Policy, CEP.
Abra Talattov – Peneliti INDEF
Tulus Abadi – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI.
Ali Achmudi Achyak – Center for Energy Security Studies, CESS.
Marwan mengatakan, petisi dibuat karena skema power wheeling dinilai kurang tepat, pasalnya skema tersebut akan menimbulkan permasalahan baru pada sektor kelistrikan nasional.
Jika skema power wheeling disahkan di dalam UU EBT, maka produsen listrik swasta ( independent power producer/ IPP) bisa menjual listrik langsung ke masyarakat dengan jaringan transmisi dan distribusi yang dimiliki dan dioperasikan PLN. Hal ini menyalahi konstitusi sebab dalam turunan Pasal 33 UUD 1945 yang tertuang dalam UU No.30/2009 tentang Ketenagalistrikan, penyediaan listrik untuk kepentingan umum dilakukan secara terintegrasi mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan diamanatkan dilakukan oleh PLN.
“Wewenang PLN ini merupakan amanat Pasal 33 UUD 1945, bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara melalui BUMN,” kata Marwan.
Baca juga :
Jasa Pbn Premium
Jasa Pbn Berkualitas
Jasa Pbn
Marwan pun memandang skema power wheling akan merugikan negara sebab akan mengurangi kemampuan PLN untuk bertahan dari kondisi kelebihan pasokan listrik di Indonesia yang sangat besar dan tidak berimbang dengan konsumsi.
“Faktanya sarana itu (transmisi) dibangun dalam rangka menyalurkan listrik oleh PLN. Saat ini pasokan listrik PLN sangat berlebih, over supply di Jawa itu sekitar 50 sampai 60 persen dan ini akan berlangsung mungkin 3 atau 4 tahun ke depan. Kemudian di Sumatera juga sekitar itu 40 sampai 50 persen,” paparnya.
Marwan melanjutkan, pemanfaatan jaringan PLN oleh IPP EBT melalui skema power wheeling juga akan menimbulkan masalah pada sisi konsumen, harga listrik pembangkit berbasis EBT yang dibangun swasta tentu akan lebih mahal, hal ini tentu akan dibebankan ke konsumen. Saat ini pun pemerintah belum memiliki pengaturan yang jelas terkait skema tarif yang akan diterapkan.
“Pemerintah sendiri belum jelas, jangan sampai nanti dengan tarif transmisi numpang lewat infrastruktur PLN, kemudian tarif itu tidak jelas, tidak ada dasar perhitungan yang ilmiah dan objektif,” tuturnya.
Menurut Marwan, saat ini pasokan listrik berbasis EBT dari PLN pun telah cukup untuk memenuhi kebutuhan, sehingga tidak perlu peran swasta untuk menambah pasokannya. Jika swasta tetap membangun pembangkit berbasis EBT tentu akan menambah beban keuangan PLN, melihat kondisi berlebih pasokan listrik yang terjadi saat ini. Pasalnya, ada skema take or pay yang memaksa PLN membayar listrik yang tidak terpakai.
Kondisi ini pun akan meningkatkan Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik, sehingga untuk meringankan beban tersebut berujung pada kenaikan tarif listrik atau menambah beban APBN.
“Nah ini masuk ke dalam biaya operasi PLN dengan masuknya biaya menjadi biaya operasi maka biaya pokok penyediaan listrik, itu akan naik kalau BPP-nya naik, tarif listrik juga naik seperti itu secara umum gambarannya,” ucapnya.
Marwan mengungkapkan, atas banyaknya masalah yang akan ditimbulkan oleh penerapan skema Power Wheeling maka sebaiknya pemerintah dan DPR tidak perlu lagi memaksa memasukan skema tersebut ke dalam draf RUU EBT, terlebih skema tersebut sebelumnya telah dibatalkan di Mahkamah Konstitusi dari UU Ketenagalistrikan melalui Putusan No.001-021-022/2003. Selanjutnya melalui Putusan Nomor 111/PUU-XIII/2015 MK pun memutuskan bahwa pola unbundling dalam kelistrikan tidak sesuai dengan konstitusi, yaitu Pasal 33 UUD 1945.
Atas dasar keputusan MK tersebut, maka Peraturan Menteri ESDM No.1/2015 tentang Kerja sama Penyediaan Tenaga Listrik Dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik, setelah Putusan MK pada tanggal 14 Desember 2016 yang telah membatalkan Pasal 10 ayat 2 dan Pasal 11 ayat 1 UU No.30/2009 tentang Ketenagalistrikan serta peraturan lainnya yang sejenis, mestinya juga batal demi hukum dan konstitusi.
“Kalau merujuk pada putusan MK di tahun 2002 terhadap Judicial Review undang-undang kelistrikan di mana saat itu sebetulnya dalam pasal 16-17 nomor 20 Tahun 2002 itu disebutkan bahwa skema power wheling ini bertentangan dengan konstitusi. Artinya yang akan dimasukkan ini sebetulnya dulu sudah pernah ditolak oleh MK,” tuturnya.
Untuk itu, meski dalam naskah akhir RUU EBET yang dikirimkan Pemerintah kepada DPR pada 29 November
Kolaborasi Program B35 dan Bursa Harga Acuan Bakal Perkuat Industri Sawit Indonesia
Jan 20 2023 Berita Bisnis Bisnis Terbaru EkonomiDirektur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga menilai pembentukan indeks/bursa harga acuan komoditas plus program B35 bakal memperkuat posisi industri sawit Indonesia di tingkat global.
Program B35 sebagai campuran minyak sawit 35 persen dan 65 persen BBM jenis solar ini rencana mulai diterapkan per 1 Februari 2023.
Sahat meyakini, program B35 akan mengangkat konsumsi minyak sawit mentah (CPO) di dalam negeri, yang selama ini lebih sering dilempar ke pasar ekspor.
Baca Juga :
Jual Saldo Paypal
Jual Beli Saldo Paypal
Saldo Paypal Terpercaya
“Sangat bagus itu (B35), tambah konsumsi dalam negeri. Kalau porsi ekspor bisa berubah enggak masalah, karena harga lebih bagus lagi,” kata Sahat di Kantor KPPU, Jakarta, Jumat (20/1).
Menurut catatannya, saat ini dunia butuh suplai minyak sawit sekitar 248 juta ton per tahun. Jumlah itu terus bertambah 3 persen setiap tahunnya, atau sekitar 7 juta ton.
Oleh karenanya, dia mengajak para produsen sawit Tanah Air untuk menjemput peluang tersebut, dan tidak mengeluhkan kebijakan B35 yang dicanangkan pemerintah.
“Mereka harus bisa tingkatkan produktivitas, sekarang itu paling tidak 25 ton tandan buah sawit per hektar per tahun. Jangan cuma 12 ton, apalagi petani kita itu perlu dibantu,” ungkap Sahat.
Di sisi lain, Sahat juga mendukung keras rencana pembentukan bursa harga acuan komoditas, termasuk harga acuan sawit. Dengan catatan pengelola bursa komoditi itu berasal dari pihak independen yang tidak menggeluti bisnis sawit.
Baca juga :
Jasa Pbn Premium
Jasa Pbn Berkualitas
Jasa Pbn
“Saya sangat setuju. Itu perlu didukung. Yang persoalannya adalah kalau ada bursa komoditi ini, itu pengelolanya jangan ikut campur yang berbisnis sawit. Jadi harus ada independent party,” kata Sahat.
“Kalau tidak (dikelola oleh pengusaha non-sawit), ya itu udah tidak benar. Itu yang perlu dicegah,” tegas dia.
Mendag: Harga Cabai di Sejumlah Daerah Mulai Turun!
Jan 11 2023 Berita Bisnis Bisnis Terbaru EkonomiMenteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyebut bahwa harga kebutuhan pokok seperti cabai terus mengalami penurunan. Saat kunjungannya ke Lampung, harga cabai di jual Rp40.000 per kilogram, dan bahkan di Jawa Tengah Rp35.000 per kilogram.
“Saya kemarin ke Lampung Rp40.000 per kilogram, tapi di Jawa Tengah cabai rawit Rp35.000, saya pergi ke Kendal Rp35.000 untuk cabai rawit,” kata Mendag Zulkifli Hasan saat ditemui di SCTV Tower, Jakarta, Rabu (11/1).
Baca Juga :
Jual Saldo Paypal
Jual Beli Saldo Paypal
Saldo Paypal Terpercaya
Mendag menjelaskan, kenaikan harga kebutuhan pokok memang sudah biasa terjadi jika permintaan meningkat, maka harganya pun dinaikkan oleh penjual. Begitupun sebaliknya, jika permintaan menurun harga juga ikut turun.
“Ayam bertelur hari ini dijualnya besok, kalau permintaan banyak harga naik, permintaan turun langsung turun. Ayam dijual hari ini dijual hari ini kalau pagi harga ayam mahal, dan siang lebih murah. Cabai begitu, kalau panen dijualnya besok maka lusa sudah busuk,” ujarnya.
Menyikapi gejolak harga, pemerintah sudah membentuk Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk mengatur stok kebutuhan pangan supaya bisa dikendalikan. Namun, untuk saat ini baru mampu memenuhi stok beras, komoditas pangan lainnya belum.
“Yang baru bisa kita stok itu baru beras. Kita sudah gak impor beras 3 tahun, karena harga beras naik maka bulog menghabiskan stoknya dengan harga murah Rp 9000,” katanya.
Sebagai informasi, Bulog memang menargetkan impor beras sebanyak 500.000 ton untuk mengisi Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Dari total tersebut, Bulog telah melakukan impor beras 200.000 ton pada 2022 yang berasal dari Thailand Vietnam, Pakistan, Myanmar.
Baca juga :
Jasa Pbn Premium
Jasa Pbn Berkualitas
Jasa Pbn
Beras impor tersebut, nantinya ditujukan untuk operasi pasar agar harga beras stabil di masyarakat. Kemudian sisanya 300.000 ton rencananya akan dilakukan impor pada akhir Februari, sehingga pada masa panen di dalam negeri, Bulog bisa menyerap beras petani.
“Impor beras sampai Januari, karena Februari- Maret sudah panen,” pungkas Mendag.
Diluncurkan Menko Airlangga, Ini Sejumlah Penyesuaian Program Kartu Prakerja 2023!
Jan 05 2023 Berita Bisnis Bisnis Terbaru EkonomiMenteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto resmi meluncurkan Program Kartu Prakerja tahun 2023 dengan target capaian hingga 1 juta penerima.
“Program Kartu Prakerja berlanjut pada tahun 2023 dengan pelaksanaan skema normal yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 yang aturan pelaksanaannya tertera pada Permenko Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022,” ungkap Menko Airlangga dalam Keterangan Pers usai memimpin Rapat Komite Cipta Kerja mengenai Rencana Pelaksanaan Program Kartu Prakerja Skema Normal Tahun 2023, Kamis (5/1).
Sejumlah penyesuaian turut mewarnai implementasi Program Kartu Prakerja dengan skema normal tersebut. Salah satunya pelaksanaan pelatihan yang dilakukan secara luring, daring, maupun bauran.
Baca Juga :
Jual Saldo Paypal
Jual Beli Saldo Paypal
Saldo Paypal Terpercaya
Besaran bantuan yang akan diterima peserta juga mengalami penyesuaian yakni senilai Rp4,2 juta per individu, dengan rincian berupa bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu yang diberikan sebanyak satu kali, serta insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei. Selain itu, Pemerintah juga meningkatkan batas minimal durasi pelatihan menjadi 15 jam.
Pada tahap awal, anggaran akan dialokasikan sebesar Rp2,67 triliun untuk mencapai target sebanyak 595 ribu orang. Sedangkan, untuk sisa target sebesar 405 ribu orang, Pemerintah akan mengajukan tambahan kebutuhan anggaran sebesar Rp1,7 triliun.
Pelatihan luring akan dilaksanakan secara bertahap diawali dengan 10 provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, NTT, dan Papua.
Baca juga :
Jasa Pbn Premium
Jasa Pbn Berkualitas
Jasa Pbn
Implementasi skema normal Kartu Prakerja yang akan mulai dibuka pada triwulan I-2023 tersebut akan menyasar sejumlah bidang pelatihan keterampilan tertentu yang paling dibutuhkan di masa kini dan mendatang, yakni dengan merujuk pada berbagai kajian mengenai pasar kerja mendatang dalam Indonesia’s Critical Occupation List, Indonesia’s Occupational Tasks and Skills, Studi World Economic Forum ‘Future Job Report’, serta Riset Indonesia Online Vacancy Outlook.
Selanjutnya, penerima bantuan sosial dari kementerian/lembaga lainnya, seperti Bantuan Subsidi Upah, Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dan PKH diperbolehkan untuk menjadi peserta program Kartu Prakerja tahun 2023. Sebab, program ini tidak lagi bersifat bantuan sosial melainkan berfokus pada peningkatan kompetensi kerja.
Ke depannya, pemerintah berharap agar berbagai lembaga pelatihan dapat berpartisipasi menjadi bagian dalam ekosistem Prakerja dengan mengikuti sejumlah assesmen dan seleksi yag telah ditentukan.
“Pemerintah juga mengajak partisipasi masyarakat melalui skema kemitraan yang merupakan wujud Public Private Partnership (PPP) dalam bidang pengembangan SDM Indonesia,” tegas Menko Airlangga.