Indonesia Simpan Potensi EBT Sangat Besar, Punya Peluang untuk Diekspor
Oct 17 2022 Berita Bisnis Bisnis Terbaru EkonomiDirektur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menyebut bahwa Indonesia memiliki potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang sangat besar. Terutama adalah dari Surya.
Menurut data dari Kementerian ESDM tahun 2022, potensi untuk surya sendiri sebesar 3.295 GW, namun baru dimanfaatkan sebesar 221 GW atau 0,01 persen.
“Di satu sisi memang kita terlambat, yang kedua kita punya potensi yang sangat besar yang menurut saya selama ini tidak dikembangkan karena memang kita memilih untuk mengembangkan energi fosil,” kata dia dalam acara seminar di Jakarta, Senin (17/12).
Dia mengungkapkan, Indonesia masih tertinggal dalam pengembangan EBT dibandingkan negara-negara ASEAN. Dalam dua dekade terakhir, Indonesia memang sangat lambat dalam mengembangkan EBT, karena pemerintah hanya fokus untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Baca Juga :
Jual Saldo Paypal
Jual Beli Saldo Paypal
Saldo Paypal Terpercaya
“Untuk bauran EBT di pembangkit listrik kita itu masih rendah ya. Paling tinggi Laos, Vietnam, karena Laos itu banyak PLTA nya lalu kemudian Vietnam. Kita memang masih tertinggal, dan ini yang harus ditanya adalah mengapa kita tertinggal EBT, walaupun sebenarnya kita mempunyai potensi EBT yang sangat besar,” ucap Fabby.
Dia membeberkan rata-rata perkembangan energi terbarukan di Indonesia sejak tahun 2004 hingga 2014 sebesar 500 MW per tahun. Sedangkan pada tahun 2015 hingga 2019 itu hanya 300 sampai 400 MW per tahun. Sementara untuk energi fosil sendiri meningkat tumbuh lebih besar.
Ekspor EBT
Indonesia mempunyai rencana untuk ekspor listrik yang berbasis energi baru terbarukan (EBT) kepada sejumlah negara termasuk Singapura. Namun niat tersebut nampaknya akan diurungkan. Energi ramah lingkungan tersebut akan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Nurul Ichwan mengungkapkan, saat ini share EBT Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN yakni 14,7 persen atau di bawah rata-rata share ASEAN yakni mencapai 33,5 persen.
Dia pun mengakui bahwa Indonesia adalah negara terendah dalam penggunaan EBT, yang disusul oleh negara Singapura dan Brunei Darussalam. Hal ini membuat Indonesia akan terancam ditinggal pergi oleh industri-industri karena mereka tentu membutuhkan negara yang mampu untuk menyuplai EBT.
Baca juga :
Jasa Pbn Premium
Jasa Pbn Berkualitas
Jasa Pbn
“Memang untuk ASEAN ini Singapura, Brunei dan Indonesia termasuk 3 negara terendah untuk penghasilan share renewable energinya. ketika kita tidak melakukan renewable energi tersebut maka bisa jadi industri yang sudah masuk di Indonesia ada dua kemungkinan. Mereka akan pergi keluar mencari daerah lain, mencari negara-negara yang lokasinya masih sama di ASEAN tetapi mereka bisa mensupply EBT,” terang dia.
Nurul pun menyebut bisa jadi negara yang tujuan para pelaku industri ke Laos ataupun Vietnam yang memiliki bauran EBT lebih tinggi sebesar 55,8 persen atau bahkan bisa ke Kamboja dan Myanmar. “Bahkan dengan Kamboja Myanmar saja kita salah, dan dari EBT itu kita masih jauh,” tutur Nurul.
Pemerintah Mulai Tagih Dana Talang Kasus Lumpur Lapindo!
Oct 14 2022 Berita Bisnis Bisnis Terbaru EkonomiSaat mengesahkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah menyelesaikan kasus Lumpur Lapindo yang terjadi di Sidoarjo, Jawa Tengah pada 2006 lalu.
Setidaknya ada 2 fraksi yakni Partai NasDem dan PAN yang meminta pemerintah menyelesaikan dan menuntaskan penagihan piutang atas dana talang kasus lumpur Lapindo. Apalagi sudah jatuh tempo.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan, Rionald Silaban mengatakan, pemerintah sudah menunjuk kuasa kepada Kejaksaan Agung menyelesaikan kasus ini. Bahkan mereka telah menyampaikan pandangan pemerintah kepada pihak PT Lapindo Brantas.
Baca Juga :
Jual Saldo Paypal
Jual Beli Saldo Paypal
Saldo Paypal Terpercaya
“Kita sudah menyampaikan pandangan kita ke Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Agung sudah menyampaikan pandangannya ke pihak sana,” kata Rio dalam Taklimat Media, Jumat (14/10).
Rio mengatakan kasus lumpur Lapindo ini memang harus segera diselesaikan. Mengingat ini sangat berkaitan dengan hajat orang banyak yang menjadi korban semburan lumpur panas tersebut.
Sehingga, pemerintah harus bisa memastikan hak-hak korban bisa dipenuhi. Tak hanya itu, di saat yang bersamaan pemerintah harus menuntut tanggung jawab dari perusahaan tersebut.
“Jadi di satu pihak pemerintah harus memastikan bahwa hak rakyat itu bisa dipenuhi. Pada saat yang bersamaan pem harus memastikan bahwa pihak bertanggungjawab harus bertanggungjawab,” ungkapnya.
Baca juga :
Jasa Pbn Premium
Jasa Pbn Berkualitas
Jasa Pbn
Sebagai informasi, dalam catatan pemerintah sampai 31 Desember total utang Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya sebesar Rp 2,23 triliun. Dua perusahaan ini merupakan milik keluarha Aburizal Bakrie.
Semburan lumpur panas dari pertambangan milik PT Lapindo Brantas sejak 29 Mei 2006 silam. Lumpur panas keluar pasca 2 hari setelah gempa bumi di Yogyakarta.
Hingga kini semburan lumpur panas tersebut masih belum berhenti dan membentuk semacam kawah lumpur. Kawah itu terbentuk di atas lahan 8 desa yang mencakup wilaya Kecamatan Jabon, Kecamatan Porong dan Kecamatan Tanggulangin.
Cerita Pengusaha UMKM Bisa Tembus Pasar Jerman Berkat Pelatihan Digital Marketing
Oct 05 2022 Berita Bisnis Bisnis Terbaru EkonomiPresiden Joko Widodo (Jokowi) pernah menyampaikan mandat pada saat rapat kabinet terbatas pada 3 Agustus 2022 lalu, yang salah satunya adalah untuk segera melakukan percepatan perluasan akses infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet di seluruh wilayah Indonesia.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merupakan instansi yang diberikan tugas langsung di bidang komunikasi dan informatika untuk menindaklanjuti dengan melaksanakan perencanaan program pembangunan BTS Base Transceiver Station 4G Bakti di wilayah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal).
Walaupun memiliki tugas dan mandat dari Jokowi untuk percepatan akses internet, BAKTI Kominfo juga melakukan pelatihan kepada masyarakat setempat, untuk memanfaatkan infrastruktur akses internet yang sudah disediakan oleh Kominfo.
Salah satunya pada desa Sukarara, Lombok Timur. BAKTI Kominfo memberikan pelatihan digital marketing untuk para pelaku usaha seperti Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Sukarara.
Baca Juga :
Jual Saldo Paypal
Jual Beli Saldo Paypal
Saldo Paypal Terpercaya
BAKTI telah memberikan pelatihan digital marketing kepada 30 UMKM sejak tahun 2019 di desa Sukarara. Program pelatihan yang sudah diberikan oleh Bakti Kominfo, dirasakan dampak positifnya oleh masyarakat desa.
Dampak Positif
Tentu dampak positif tersebut adalah peningkatan penjualan melalui online serta omzet yang lumayan tinggi dan UMKM desa Sukarara mampu melakukan ekspor di beberapa negara, yakni Jerman, Singapura, Taiwan.
Manfaat yang dirasakan dari pelatihan tersebut dirasakan langsung penenun kain songket, Sabria. Dia mengatakan telah mendapatkan hasil yang positif dari pelatihan yang diberikan BAKTI.
Dia bercerita, awalnya tidak mengetahui kecanggihan teknologi, namun setelah mengikuti pelatihan tersebut dia mampu menjualkan kain songketnya dengan mudah hingga dijual ke luar negeri.
“Awalnya saya tidak tahu namanya internet, whatsapp bisnis, apalagi instagram. Alhamdulillah atas pelatihan ini saya ucapkan terimakasih,” ujar Sabria, di Desa Sukarara, Lombok, Rabu (5/10).
Baca juga :
Jasa Pbn Premium
Jasa Pbn Berkualitas
Jasa Pbn
Hal serupa juga dirasakan oleh Yosi pemilik UMKM Kuliner Ombak Food. Dia mengatakan sebelumnya dia mengikuti pelatihan yang diberikan BAKTI, pembeli produknya hanya sebatas masyarakat desa Sukarara.
Kendati demikian, setelah dia mengikuti pelatihan, akhirnya dia mampu menjual produknya ke luar provinsi bahkan hingga luar negeri.
“Sebelum mengikuti pelatihan tidak begitu memahami digital marketing, sosial media. Kami benar-benar ibu-ibu yang gaptek (gagap teknologi),” kata dia.
Orang Miskin Bertambah 13 Juta & Indonesia Masuk 100 Negara Termiskin Dunia!
Oct 02 2022 Berita Bisnis Bisnis Terbaru EkonomiPemerintah Jokowi-Maruf terus berupaya menekan angka kemiskinan di Indonesia. Salah satunya melalui berbagai macam program perlindungan sosial. Dengan demikian, pemerintah bahkan tetap optimis bisa menurunkan angka kemiskinan dalam rentang 7,5-8,5 persen. Padahal per Maret 2022, tingkat kemiskinan di Indonesia masih berada di angka 9,54 persen.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin mencapai angka 26,16 juta orang atau 9,54 persen dari total keseluruhan jumlah penduduk di Indonesia pada Maret 2022. Meski masih tinggi, jumlah itu diklaim turun 0,17 persen poin jika dibandingkan dengan data September 2021 dan 0,60 persen poin pada Maret 2021.
“Pemerintah akan melanjutkan program perlindungan sosial untuk mendorong tingkat kemiskinan pada tahun 2023 kembali menurun di kisaran 7,5-8,5 persen,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Sidang Paripurna Ke-7 di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (29/9).
Baca Juga :
Jual Saldo Paypal
Jual Beli Saldo Paypal
Saldo Paypal Terpercaya
Namun demikian, tantangan pemerintah menurunkan angka kemiskinan tidaklah mudah. Terutama karena kenaikan inflasi masih akan terus berlanjut bahkan hingga tahun depan.
Ekonom UOB, Enrico Tanuwidjaja memprediksi tingkat inflasi di bulan Desember bisa tembus 7 persen. Namun jika dihitung rata-ratanya tingkat inflasi sepanjang tahun 2022 sekitar 4,9 persen. Sedangkan inflasi di tahun 2023 secara tahunan akan kembali mereda pada level 4,1 persen.
Kenaikan inflasi ini tentu akan sangat dirasakan masyarakat kalangan menengah ke bawah. Sehingga pemerintah perlu memberikan perhatian lebih kepada mereka melalui ruang fiskalnya. Apalagi jika pemerintah berencana untuk menekan angka kemiskinan di tahun depan hingga 7,5 persen.
“Ruang gerak pemerintah harus fokus kasih bantalan sosial kepada masyarakat kelas bawah,” kata dia.
Bersamaan dengan upaya pemerintah, tingkat kemiskinan di Indonesia ternyata justru bertambah. Terutama jika mengacu pada data yang dikeluarkan Bank Dunia atau World Bank. Berikut ulasannya:
Orang Miskin Indonesia Bertambah 13 Juta
Laporan terbaru World Bank atau Bank Dunia mengubah basis perhitungan kategori masyarakat miskin berdasarkan purchasing power parities (PPP) 2017, sementara basis perhitungan yang lama PPP 2011.
Pada PPP 2017, bank dunia menetapkan garis kemiskinan ekstrem yaitu orang yang berpenghasilan USD 2,15 atau sekitar Rp32.775 per orang per hari (asumsi nilai tukar Rp15.243 per USD). Sebelumnya di PPP 2011 hanya USD 1,90 atau sekitar Rp28.962 per hari.
Sementara untuk kelas penghasilan menengah ke bawah dinaikan oleh bank dunia menjadi USD 3,65 per orang per hari yang sebelumnya USD 3,20 atau Rp55.628 per hari pada PPP 2011. Sedangkan garis kelas berpenghasilan menengah ke atas direvisi dari USD 5,50 (2011 PPP) hingga USD 6,85 (2017 PPP).
Dengan perubahan ini, ada sebanyak 13 juta orang kelas menengah bawah di indonesia yang turun level menjadi miskin. kemudian untuk negara China sendiri ada 18 juta orang kelas menengah bawah turun kelas menjadi miskin.
Untuk kelas menengah atas yang turun kelas di Indonesia mencapai 27 juta orang. Sementara pada orang kelas menengah atas di China yang turun kelas sebesar 115 juta orang.
Faktor yang paling penting adalah perubahan tingkat harga di negara lain terutama Amerika Serikat. Harga relatif yang lebih tinggi menyiratkan penurunan daya beli, sehingga menghasilkan kemiskinan yang lebih tinggi.
Baca juga :
Jasa Pbn Premium
Jasa Pbn Berkualitas
Jasa Pbn
“Atas dasar perubahan ini, dunia internasional garis kemiskinan ekstrem, yang diturunkan sebagai median garis kemiskinan nasional negara-negara berpenghasilan rendah,” tulis Bank Dunia.
Namun, hitungan bank dunia ini berbeda dengan BPS. Bagaimana dengan hitungan berdasarkan BPS?
Hitungan Kemiskinan Berdasarkan Data BPS
Batas garis kemiskinan bank dunia dengan acuan dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentu berbeda.
Perhitungan Bank Dunia yang terbaru yakni menaikan garis kemiskinan ekstrem yang semula USD 1,9 menjadi USD 2,15 per orang per hari. Sementara itu, BPS menghitung garis kemiskinan berdasarkan dengan total pengeluaran bulanan dari setiap orangnya yakni untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dalam data BPS untuk garis kemiskinan terdiri dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Garis kemiskinan per Maret 2022 tercatat Rp 505.469 per orang per bulan.
Jika dirincikan untuk GKM sendiri sebesar Rp374,455,00 sedangkan untuk GKNM (Garis Kemiskinan Non-Makanan) yakni Rp131.014,00.
Sementara apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya garis kemiskinan dari data BPS di Bulan Maret 2021 sebesar Rp472.525 per kapita per bulannya. Sementara untuk bulan September 2020 sebesar Rp458,947 per kapita per bulannya atau naik sebesar 2,96 persen antara tahun 2020 hingga 2021.
Data lain juga menyebut bahwa Indonesia saat ini masuk daftar 100 negara termiskin di dunia.
Indonesia masuk Daftar 100 Negara Termiskin di Dunia
Data worldpopulationreview.com menempatkan Indonesia dalam daftar 100 negara paling miskin di dunia. Negara-negara termiskin di dunia diklasifikasikan sebagai negara ekon
Ekonomi Global Makin Terguncang Efek Konflik Ukraina, Pengamat: Berdampak ke Indonesia
Jul 23 2022 Berita Bisnis Bisnis Terbaru EkonomiInflasi yang kini melanda sejumlah negara tidak hanya menjadi ancaman bagi beberapa negara, tetapi juga dapat menyebabkan efek domino menjalar ke Indonesia.
Pada Juni, inflasi di zona euro mencapai 8,6 persen akibat konflik antara Rusia dan Ukraina. Juga, bagaimana kondisi perekonomian Indonesia saat ini?
Penasihat senior lembaga studi LAB 45 Makmur Keliat mengatakan kondisi ekonomi dan geopolitik global telah berdampak pada Indonesia.
Misalnya, konflik di Ukraina, yang mempengaruhi pasokan energi dan harga pangan global. Tidak main-main, kenaikan harga ini merupakan yang tertinggi dalam 21 tahun terakhir.
Per Jan 2022, tren kenaikan energi sebenarnya sudah terlihat,” jelas Makmur dalam diskusi virtual LAB 45 bertajuk Dampak Krisis Ekonomi Global Terhadap Stabilitas Politik: Refleksi Eropa dan Sri Lanka yang didampingi Suara. com pada Jumat (22.7.2020).
Baca Juga :
Jual Saldo Paypal
Jual Beli Saldo Paypal
Saldo Paypal Terpercaya
Menurut Makmur, tren kenaikan harga pangan dan energi merupakan indikator dari berbagai laporan di tingkat internasional bahwa ekonomi global saat ini sedang mengalami krisis.
“Kita bisa melihat peningkatan yang luar biasa, saya kira mudah-mudahan bisa turun lebih jauh. Tapi saya tidak bisa berharap banyak karena perang sedang berlangsung,” katanya.
Menurut Makmur, Indonesia diharapkan dapat membuat kerangka regulasi cadangan energi dan pangan di tengah krisis ekonomi global, dan harus selalu mempertimbangkan risiko geopolitik dalam prakiraan ke depan.
Ekonomi makro juga tidak bisa atau tidak ada dalam ruang hampa geopolitik. Oleh karena itu & penilaian ke depan termasuk variabel risiko geopolitik, ”katanya.
Dari sisi ekonom, inflasi yang dihadapi Indonesia akibat pandemi dan krisis global tidak seperti negara lain, menurut Fithra Faisal Hastiadi, Direktur Eksekutif Next Policy.
Dari sisi komoditas, jelasnya, Indonesia memiliki stok seperti batu bara dan hasil pertanian.
Dari situ kita bisa melihat keadaan salvage bot, dari input yang umumnya salvage bot, pupuk kita masih tersedia, bahkan siap untuk diekspor. Bahkan Pak Jokowi membidik swasembada beras,” ujarnya.
Baca juga :
Jasa Pbn Premium
Jasa Pbn Berkualitas
Jasa Pbn
Namun, dia memperingatkan bahwa tawaran bus 2023 akhir 2022 berpotensi menciptakan kekurangan jika tren ekspor komoditas terus berlanjut.
Dalam hal kemungkinan resesi terkait krisis, Indonesia memiliki peluang tipis. Sebuah survei yang dilakukan oleh para ekonom menemukan bahwa Indonesia hanya memiliki peluang 3 persen untuk mengalami resesi, dibandingkan dengan Sri Lanka yang 85 persen.
“Tapi Pak Jokowi benar, kita harus waspada,” jelasnya.
Dari sisi politik, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Wawan Mas’udi mengatakan fenomena mundurnya pejabat Perdana Menteri Boris Johnson dan residen Starl Rajaanki se Prine untuk menjaga legitimasi publik, adalah kunci untuk mempertahankan rezim itu sendiri.
Mendag Zulkifli Hasan Minta GOTO Bantu Digitalisasi UMKM
Jul 16 2022 Berita Bisnis Bisnis Terbaru EkonomiMenteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengakui penggunaan platform marketplace untuk mengundang para pemangku kepentingan bisnis, termasuk usaha kecil dan menengah (UKM), untuk bergabung dalam ekosistem perdagangan elektronik (e-commerce).
Mendag Zulhas juga mengundang platform workshop pasar untuk mendukung upaya digitalisasi yang sedang dikembangkan Departemen Perdagangan dalam rencana program ‘Satu Juta Pedagang dan Seribu Gerai’.
Baca Juga :
Jual Saldo Paypal
Jual Beli Saldo Paypal
Saldo Paypal Terpercaya
Hal itu disampaikan Menteri Perdagangan Zulhas saat menerima Direktur GoTo Andre Soelistyo, CEO GoTo, dan William Tanuwijaya, CEO Tokopedia, di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (15/7).
Kementerian Perdagangan menyambut baik upaya platform marketplace seperti GoTo untuk menciptakan ekosistem perdagangan digital yang menghubungkan keterbukaan dengan pelaku ekonomi di seluruh Indonesia. Kemendag juga akan melakukan edukasi dan sosialisasi pemanfaatan perdagangan elektronik (e-commerce),” kata Menteri Perdagangan Zulhas dalam keterangannya, Sabtu (16/7.2022).
Baca juga :
Jasa Pbn Premium
Jasa Pbn Berkualitas
Jasa Pbn
Mendag Zulhas juga meyakini perdagangan listrik dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha melalui perluasan akses pasar.
E-commerce dapat dimanfaatkan untuk merevitalisasi perekonomian dalam negeri, terutama pada masa pemulihan ekonomi pasca-Covid-19,” kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Sinergi BRI dan BPKM Mudahkan Pelaku UMKM Kantongi Legalitas Usaha Melalui NIB
Jul 12 2022 Berita Bisnis Bisnis Terbaru EkonomiPeluang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Solo untuk maju ke kelas semakin terbuka. Hal ini tidak terlepas dari upaya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI yang selalu menjalankan berbagai inisiatif untuk memberdayakan dan mengembangkan pelaku UMKM.
Segmen UMKM dikenal sebagai salah satu pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, perusahaan terus mendorong pemangku kepentingan UMKM untuk meningkatkan kemampuan branding perusahaan, termasuk pengetahuan terkait digitalisasi. Salah satunya adalah kegiatan pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Usaha Mikro (UMK), yang dilakukan bekerjasama dengan Kementerian Penanaman Modal/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Baca Juga :
Jual Saldo Paypal
Jual Beli Saldo Paypal
Saldo Paypal Terpercaya
Pada acara penganugerahan NIB yang digelar di Solo, Rabu (07/06), tindakan juga dilakukan Menteri Negara BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Agus Noorsanto, Direktur Wholesale and Institutional Business, Gonu von Pranowofte dan Ganjar BRI Jawa Tengah bagian.
Dalam sambutannya, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa UMKM harus selalu didorong untuk meningkatkan produktivitas usaha agar bisa naik peringkat. UKM dan pemain ultra-mikro memiliki multiplier effect yang kuat. Mereka membutuhkan bantuan dan dukungan untuk sampai ke kelas.
Baca juga :
Jasa Pbn Premium
Jasa Pbn Berkualitas
Jasa Pbn
Seperti yang dikatakan Presiden, perekonomian nasional merupakan basis pertumbuhan ekonomi Indonesia. UMKM harus dipastikan bisa beraksi secara global. Kami menjadikan UMKM sebagai rantai pasok yang berkelanjutan,” ujarnya.
18.439 Industri Sudah Kantongi Izin Operasi di Masa Pandemi
Jul 06 2022 Berita Bisnis Bisnis Terbaru EkonomiKementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat hingga 2 Juni 2022, sebanyak 18.439 perusahaan telah mendapatkan Izin Mobilitas Kegiatan Operasi dan Industri (IOMKI).
Persentase laporan efektif sebesar 43,84 persen atau 10.281. Dari kegiatan tersebut, 5.010 IOMKI berhasil diamankan dan satu dibekukan karena tidak sesuai pelaporan,” kata Pj Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri Departemen Perindustrian Iken Retnowchulan (Agustus).
Baca Juga :
Jual Saldo Paypal
Jual Beli Saldo Paypal
Saldo Paypal Terpercaya
Industri dengan IOMKI juga dikatakan mampu menampung 5,65 juta tenaga kerja. Iken menjelaskan, IOMKI merupakan salah satu upaya kebijakan Kementerian Perindustrian untuk mendorong daya saing industri di tengah pandemi COVID-19.
Kebijakan IOMKI bertujuan untuk merangsang iklim usaha di tanah air. Meski saat ini kita menghadapi COVID-19 selama 2 tahun, nilai FDI Indonesia tetap tumbuh meski awalnya kontraksi,” ujarnya.
Pedoman IOMKI memiliki empat klasifikasi, yaitu Industri Kritis, Industri, Ekspor + Industri Dalam Negeri dan Non Industri. Contohnya adalah industri makanan, minuman, petrokimia, semen dan bahan bangunan.
Baca juga :
Jasa Pbn Premium
Jasa Pbn Berkualitas
Jasa Pbn
Selain itu, Iken mengatakan kinerja sektor manufaktur dengan PMI-BI-Wrt mencapai 56,06 persen pada triwulan II 2022. Namun demikian, industri manufaktur masih menghadapi berbagai tantangan seperti pertumbuhan ekonomi yang masih terkonsentrasi di pulau Jawa, dampak dari Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) dan Masyarakat Ekonomi (FTA), bahan hender Asean dan minimnya pendanaan untuk pembangunan. sektor industri.
Kemnaker Dorong Informasi Pasar Kerja Berikan Dampak Besar Bagi Sektor UMKM
Jul 01 2022 Berita Bisnis Bisnis Terbaru EkonomiDepartemen Tenaga Kerja (Kemnaker) terus meningkatkan layanan Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja yang terintegrasi dengan data kondisi industri, termasuk salah satunya di sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Baca Juga :
Jual Saldo Paypal
Jual Beli Saldo Paypal
Saldo Paypal Terpercaya
Hal ini menjadikan program Job Market Center sebagai sumber informasi yang terintegrasi. Kedepannya diharapkan dapat memberikan data yang dapat membantu mengidentifikasi tenaga kerja yang bersedia diambil alih oleh pelaku industri.
“Melalui sistem informasi pasar tenaga kerja nasional ini, kami optimis ke depan dapat memperoleh perkiraan permintaan tenaga kerja yang akurat sehingga dapat membangun pasokan tenaga kerja,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja Anwar Sanusi usai menyelesaikan konsolidasi. Pencocokan informasi bursa kerja dan workshop pemanfaatan informasi permintaan kebutuhan pasar kerja bagi UMKM Provinsi Sumbar, Jumat (1/7).
Sekjen Anwar menyampaikan bahwa dalam situasi pandemi saat ini, sektor informal yaitu industri UMKM merupakan sektor ekonomi yang masih dapat bertahan”. Menurutnya, meski industri UMKM merupakan badan usaha kecil, namun jika dikelola dengan baik, AKAN MENJADI penopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Dia menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh manufaktur, dengan kegiatan manufaktur menunjukkan tingkat kualitas sumber daya manusia suatu negara dan, lebih khusus, produktivitas produk.
Baca juga :
Jasa Pbn Premium
Jasa Pbn Berkualitas
Jasa Pbn
Dalam perkembangannya, industri UMKM menghadapi tantangan yang kompleks mulai dari tantangan kualitas sumber daya manusia terkait permodalan dan distribusi hingga marketing intelligence,” ujar Sekjen Anwar.
Menyikapi tantangan peningkatan kualitas sumber daya manusia, Anwar menjelaskan lebih lanjut Kementerian Tenaga Kerja untuk wilayah Padang telah memiliki Balai Latihan Kerja dan Produktivitas (BPVP) Padang.
“Nantinya para pelaku industri UMKM ini tidak akan kesulitan mencari tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya, mereka akan dapat mengaksesnya melalui saluran informasi pasar tenaga kerja yang terintegrasi, dan mereka juga akan dapat melihat kualitas tenaga kerjanya, baik dari tingkat keahlian dan sertifikat yang dikeluarkan oleh BPVP ini,” kata Sekjen Anwar.
Oleh karena itu Sekjen Anwar mengontak bahwa pusat pasar tenaga kerja ini nantinya akan menjadi pemain kunci dalam menciptakan interface antara permintaan dan penawaran dari pasar tenaga kerja.
Kami hadir, tidak mungkin semuanya ditangani oleh pemerintah pusat, jadi kami perlu bekerja sama dengan provinsi, kabupaten/kota yang khusus menangani wisklisenich sectorum fa labor sectorum”, Puri Anwar.
Milenial Lebih Banyak Gunakan Grab dibanding Gojek
Jun 16 2022 Berita Bisnis Bisnis Terbaru EkonomiGojek dan Grab adalah dua aplikasi yang menawarkan layanan berbeda dari bus transportasi hingga layanan belanja online. Lalu siapa yang paling mendominasi pasar?
Survei Tempo Data Science (TDS) mengungkap persaingan sengit antara dua raksasa di dunia aplikasi digital Indonesia, Grab dan Gojek, dalam merebut segmen pasar Milenial dan Gen Z.
Baca Juga :
Jual Saldo Paypal
Jual Beli Saldo Paypal
Saldo Paypal Terpercaya
TDS meninjau survei untuk mengukur perilaku dan preferensi Milenial dan Gen Z terhadap aplikasi super. Survei dilakukan dari Oktober hingga Desember 2021 dan melibatkan 844 responden di delapan kota besar di Indonesia, yaitu metropolitan Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, dan Denpasar.
Ini mengukur kesadaran, preferensi penggunaan, dan evaluasi layanan digital di antara Generasi Z dan milenial untuk empat lini layanan digital, yaitu transportasi online (ride-hailing), pesan-antar makanan (food delivery), pembayaran digital (digital payment), dan belanja bahan makanan. Akibatnya, terjadi persaingan yang ketat antara Grab dan Gojek di posisi teratas, meninggalkan merek lain di semua kategori di belakang.
Baca juga :
Jasa Pbn Premium
Jasa Pbn Berkualitas
Jasa Pbn
Grab menonjol untuk pangsa pasar dalam kategori (yaitu, transportasi online tiga kali lipat, pembayaran digital, dan belanja bahan makanan) dan berada dalam kategori pengiriman bahan makanan dengan Gojek. Namun, perbedaan antara keduanya di setiap kategori sangat kecil. Koordinator survei TDS Ai Mulyani mengatakan, karena sama-sama membidik pasar tertentu, kesenjangan yang tipis menunjukkan persaingan yang dinamis di antara keduanya.
Super apps telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan Milenial dan Gen Z. Karena itu, mereka sangat rasional dalam mengambil keputusan,” kata Ai Mulyani, Kepala Riset TDS, Kamis (16/6/2022).